Presiden RI Jenderal (Purn) Prabowo Subianto menyampaikan kekhawatirannya terhadap kebiasaan sebagian anak dari keluarga kurang mampu yang menulis dengan huruf kecil agar bisa menghemat penggunaan buku tulis. Kejadian itu terjadi saat RI 1 memimpin rapat terbatas membahas Sekolah Rakyat.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan kekhawatiran tersebut. Presiden Prabowo menyampaikannya langsung melalui unggahan di akun Instagramnya, di Jakarta, Rabu (30/7/2025). Menurutnya, Prabowo bahkan sempat memeriksa tulisan tangannya di buku catatan pribadi saat rapat berlangsung untuk menilai kerapiannya.
“Tadi malam saat rapat membahas perkembangan Program Sekolah Rakyat Merah Putih, Presiden Prabowo menyampaikan kepedulian dan kekhawatiran terhadap anak-anak dari keluarga kurang mampu yang sering kali menulis dengan huruf kecil agar bisa menghemat buku tulis,” ujar Sri.
“Tadi malam Presiden Prabowo memeriksa tulisan tangan saya. Alhamdulillah, rapi dan bagus di buku catatan Menteri Keuangan,” kata Sri sambil bercanda. Ia membandingkan tulisannya yang lebih rapi daripada buku catatan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf.
Sri juga menghubungkan topik tersebut dengan perbedaan metode belajar siswa antar generasi. Metode ini kini lebih dipengaruhi perkembangan industri digital. Ia menyoroti bahwa generasi anak-anak saat ini lebih akrab dengan perangkat gawai. Ini berbeda dengan generasi Baby Boomers yang dulu sekolah ajarkan menulis rapi dan halus.
“Saya termasuk orang yang suka menulis di buku harian menggunakan pulpen atau pensil. Selain relaxing dan menyenangkan, menulis tangan juga membuat pikiran lebih teratur, disiplin dalam mencatat, dan menyampaikan apa yang ada di pikiran serta perasaan,” kata Sri.
Menurut Sri, hingga pertengahan Juli 2025, sebanyak 63 Sekolah Rakyat telah beroperasi secara resmi dengan lebih dari 9.000 siswa telah mereka terima. “Dari total 159 Sekolah Rakyat yang kami harapkan berjalan pada tahun 2025, 63 lokasi Sekolah Rakyat sudah mulai beroperasi sejak tanggal 14 Juli 2025, dengan jumlah siswa yang mereka terima melebihi 9.000 siswa,” ujar Sri.
Ia menyebutkan, sebanyak 37 sekolah akan diresmikan pada 1 Agustus 2025. Lalu, 59 sekolah lainnya direncanakan akan menyusul pada awal September tahun ini. Sri menambahkan, terdapat 41 lokasi Sekolah Rakyat tambahan yang saat ini masih menunggu hasil pendataan dari Kementerian Sosial (Kemensos). Setelah itu, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan melakukan survei sebelum proses pembangunan dilanjutkan.
Pemerintah mendanai program prioritas tersebut melalui APBN 2025 sebesar Rp2,14 triliun. Mereka memperkirakan alokasi anggaran akan meningkat pada tahun 2026. Hal ini sejalan dengan perluasan jangkauan serta peningkatan mutu layanan pendidikan yang terselenggara.
“Ini merupakan dukungan nyata terhadap anak-anak dari keluarga yang kurang mampu dalam memperoleh kesempatan belajar berkualitas dan berkembang. Sehingga mereka akan memiliki persiapan masa depan yang lebih baik,” ujar Sri.