Pemungutan Suara Ulang di Papua: Logistik Didistribusikan, Wamendagri Tekankan Pentingnya Keamanan

Penjabat (Pj) Gubernur Agus Fatoni bersama Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk melepas pendistribusian logistik Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ke Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua, Senin (4/8). Kegiatan ini berlangsung di Gudang Logistik KPU Kota Jayapura, Papua.

“Kami hadir dalam kegiatan pelepasan pendistribusian logistik PSU Kota Jayapura pada PSU Provinsi Papua pasca putusan MK. Ini agar kita dapat melanjutkan karya dan pengabdian pada bangsa yang kita cintai bersama,” ucap Wamendagri.

Wamendagri menyampaikan, Kota Jayapura memegang peran strategis. Ini menjadi wajah dan cerminan kedewasaan berdemokrasi di wilayah Timur Indonesia, khususnya Papua. Oleh karena itu, ia mengingatkan agar terus menjaga proses PSU sebaik mungkin. Tujuannya agar berjalan lancar, aman, dan damai.

“Saya percaya dengan semangat gotong royong, koordinasi lintas sektor, serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, kita dapat menjadikan PSU ini bukan sekadar pengulangan. Namun, ini adalah sebuah pembuktian bahwa Papua mampu menjadi teladan dalam martabat demokrasi,” kata Wamendagri.

Apresiasi dan Pesan Wamendagri

Wamendagri, yang mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, mengapresiasi seluruh pihak yang telah bekerja keras menyukseskan PSU. Ini mulai dari KPU, Bawaslu, Pemerintah Daerah, TNI/Polri hingga masyarakat luas.

“Kami percaya bahwa semangat kolaborasi ini akan menjadi kunci keberhasilan. Bukan hanya memastikan logistik tiba di tujuan dengan aman, tetapi juga mewujudkan PSU yang damai, jujur, dan berdemokrasi,” ujarnya.

“Kami berpesan kepada Pemerintah Daerah, terutama kepada Bapak Pj. Gubernur dan jajaran Forkopimda sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam konstitusi yang wajib kita laksanakan dengan tanggung jawab. Tujuannya, kita kawal kualitas penyelenggaraan bersama agar ini berjalan baik dan tepat waktu,” sambungnya.

Kesiapan KPU dan Imbauan Pj Gubernur

Ketua KPU Provinsi Pusat, Diana Dorthea Simbiak, mengatakan logistik PSU merupakan kendaraan demokrasi. Ini akan mengantar suara rakyat ke tempat seharusnya terhitung adil, terjaga aman, dan dihormati utuh.

Ketua KPU melaporkan, hingga 4 Agustus 2025 pukul 09.30 WIT, tercatat 473 kotak suara telah keluar dari gudang logistik. Lalu, 312 kotak suara diperkirakan telah sampai di PPD. Kemudian, 6 kotak suara telah sampai di PPS, dan 5 kotak suara telah tiba di TPS. Namun, sebagian besar sisanya masih dalam proses pengiriman. Ini akan terus KPU pantau secara berkala melalui sistem monitoring logistik 24 jam.

“Kami berkomitmen logistik KPU akan sampai paling lambat h-1 pemungutan suara berlangsung sebagaimana amanat perundang-undangan,” kata Diana.

Sementara itu, Pj Gubernur Papua Agus Fatoni mengingatkan seluruh ASN untuk berpartisipasi menggunakan hak pilihnya secara bijak dan bertanggung jawab. “Gunakan hak pilih sesuai dengan hati nurani masing-masing. ASN tetap harus bersikap profesional dan netral, namun bukan berarti menutup diri dari informasi terkait PSU,” ucap Fatoni saat Apel Gabungan di Lingkungan Pemerintah Kota Jayapura di Lapangan Kantor Wali Kota Jayapura, Senin (4/8).

Kegiatan ini turut menghadirkan Anggota KPU RI sekaligus Koordinator wilayah Papua, Ketua DPRD Provinsi Papua, Kapolda Papua, Kajati Papua, Pangdam XVII/Cenderawasih, Walikota Jayapura, dan para tamu undangan lainnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like
Link Pendaftaran Undangan Upacara HUT RI ke-80 Dibuka: Syarat & Cara Daftar di Istana Negara

Link Pendaftaran Undangan Upacara HUT RI ke-80 Dibuka: Syarat & Cara Daftar di Istana Negara

Momen Rekonsiliasi: Militer Korea Selatan Mulai Bongkar Pengeras Suara Propaganda di Perbatasan Korea Utara

Momen Rekonsiliasi: Militer Korea Selatan Mulai Bongkar Pengeras Suara Propaganda di Perbatasan Korea Utara

Bebas Berkat Abolisi, Tom Lembong Laporkan Hakim dan BPKP Demi Keadilan

Bebas Berkat Abolisi, Tom Lembong Laporkan Hakim dan BPKP Demi Keadilan

Alasan Wali Kota Ayep Zaki Tak Temui Demonstran: Ajak Dialog Resmi, Bukan Aksi Unjuk Rasa

Alasan Wali Kota Ayep Zaki Tak Temui Demonstran: Ajak Dialog Resmi, Bukan Aksi Unjuk Rasa

Pemkab Cirebon Paparkan Hasil Penilaian Kompetensi ke BKN, Siap Implementasikan Manajemen Talenta

Pemkab Cirebon Paparkan Hasil Penilaian Kompetensi ke BKN, Siap Implementasikan Manajemen Talenta

BKN Buka Suara Soal Seleksi CPNS 2025: Diumumkan Ditunda, Ini Alasannya

BKN Buka Suara Soal Seleksi CPNS 2025: Diumumkan Ditunda, Ini Alasannya