Anggota DPR Soroti Kesiapan Transportasi di IKN, Khawatir Bebani Masyarakat

Anggota Dewan Pakar Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, mengatakan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, perlu memperhatikan kesiapan infrastruktur transportasi secara menyeluruh. Ini untuk menjamin mobilitas menuju pusat pemerintahan baru.

“Pemerintah perlu segera mengevaluasi dan memutuskan langkah terbaik agar rakyat tidak dikorbankan demi kepentingan pembangunan IKN,” kata dia pada Ahad, 10 Oktober 2025.

Menurut anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat itu, akses transportasi menjadi kunci. Ini memastikan mobilitas menuju pusat pemerintahan baru berjalan efektif tanpa membebani masyarakat. Bambang mengkalkulasi, jika 2 juta orang pindah ke IKN dan harga tiket pesawat Rp1,5 juta, maka perlu biaya transportasi Rp6 triliun untuk pulang-pergi. Angka itu belum termasuk akomodasi Rp2 triliun per hari. Totalnya akan menjadi Rp8 triliun per hari, atau Rp2.920 triliun per tahun.

Bambang menilai, jika IKN resmi menjadi pusat pemerintahan, sebagian besar pihak berkepentingan termasuk perusahaan besar, Badan Usaha Milik Negara, dan DPR akan sangat bergantung pada transportasi udara dan laut. Bambang membandingkan Jakarta dengan IKN. Jakarta sebagai pusat pemerintahan memiliki beragam moda transportasi, mulai dari berjalan kaki, sepeda, motor, mobil, hingga kereta api.

Alumnus Institut Teknologi Bandung ini juga menyoroti keterbatasan kapasitas transportasi udara. Indonesia memiliki sekitar 450 pesawat berkapasitas 200 penumpang. Total daya angkutnya 360 ribu penumpang per hari, jauh di bawah estimasi kebutuhan 2 juta penumpang. Bandara Sultan Aji Balikpapan hanya menampung 30 pesawat, atau sekitar 45 ribu penumpang per hari. Adapun bandara IKN hanya mampu menampung sekitar 600 penumpang per hari. “Akan ditampung di mana (para penumpang) dan menggunakan transportasi apa? Hal ini harus dikaji mendalam,” katanya.

Prabowo Belum Teken Keppres, Tunggu Kesiapan Infrastruktur IKN

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan alasan Presiden Prabowo Subianto belum juga meneken Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan ibu kota. Prabowo masih menunggu kesiapan sarana dan prasarana di IKN.

“Sarana dan prasarana, syarat yang kami rasa harus ada sebelum memutuskan atau presiden menandatangani keppres pemindahan ibu kota,” kata dia di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat, 25 Juli 2025.

Prasetyo mengatakan, pemerintah memperkirakan sarana dan prasarana IKN bisa selesai dalam waktu 3 tahun. Otorita IKN sedang membangun infrastruktur untuk menjalankan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif.