Viral di Media Sosial: Bupati Pati Sudewo Siap Hadapi 50.000 Demonstran

Nama Bupati Pati, Sudewo, kini menjadi perhatian masyarakat setelah video yang netizen unggah di media sosial, khususnya TikTok dan X (dulu Twitter), menyebar dengan cepat. Dalam rekaman yang banyak orang bagikan, Sudewo terlihat merespons rencana aksi protes dengan ucapan yang mereka nilai penuh tantangan.

Ia mengatakan siap menghadapi 50.000 peserta demonstrasi terkait kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. Kebijakan yang memicu perdebatan ini terwujud dalam keputusan Pemerintah Kabupaten Pati mengenai penyesuaian tarif PBB-P2 tahun 2025. Peningkatan signifikan ini ditetapkan dalam pertemuan intensifikasi pajak yang dihadiri oleh para camat dan anggota Pasopati (Paguyuban Kepala Desa se-Kabupaten Pati), yang terselenggara di Kantor Bupati.

Mengutip situs resmi Humas Pemkab Pati, Sudewo mengungkapkan bahwa penyesuaian tarif PBB-P2 bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan ini akan digunakan untuk mendorong pembangunan infrastruktur dan layanan masyarakat. Ia menilai, dibandingkan dengan daerah sekitar seperti Jepara, Kudus, dan Rembang, pendapatan dari sektor PBB di Pati masih jauh tertinggal.

“Kami hanya menerima PBB sebesar Rp29 miliar. Padahal potensi geografis Pati lebih besar,” katanya.

Namun, kebijakan ini segera mendapat banyak kritik dari masyarakat. Banyak orang merasa kebijakan tersebut terlalu memberatkan rakyat, terutama karena dilaksanakan dalam waktu singkat tanpa penerangan yang memadai.

Reaksi Masyarakat: “Pemerintah yang menunda, rakyat yang dipanggil”

Tanggapan dan kritik mengalir deras di media sosial. Nama Sudewo menjadi topik utama di tingkat lokal. Banyak pengguna internet menyoroti pernyataan Bupati yang mereka anggap tidak penuh empati.

“Kenapa rakyat yang teruji, bukan ia yang turun langsung menjelaskan ke desa-desa,” tulis pengguna TikTok.

“PBB naik 250 persen, tetapi infrastruktur tetap seperti biasa. Lucu,” sindir akun netizen lainnya di X.

“Jika kita bandingkan dengan Jepara dan Kudus, oke. Tapi mohon juga bandingkan pelayanan serta fasilitasnya,” komentar netizen lain.

Sejumlah warga juga meragukan kebutuhan kenaikan tersebut. Ini mengingat masih banyak penduduk pedesaan yang penghasilannya terbatas. Sebagian lainnya meminta Pemkab Pati untuk meninjau kembali kebijakan ini dan melakukan sosialisasi secara terbuka.

Desakan Transparansi dan Dialog

Di tengah maraknya kritik, para aktivis dan tokoh masyarakat mengajukan permintaan kepada Pemkab Pati. Mereka meminta Pemkab menyediakan ruang dialog yang lebih luas dengan warga yang terdampak. Namun mereka juga menuntut pemerintah melakukan audit publik terhadap anggaran daerah dan proyek pembangunan yang akan pemerintah biayai melalui kenaikan pajak tersebut.

Mereka juga menuntut pemerintah melakukan audit publik terhadap anggaran daerah dan proyek pembangunan yang akan pemerintah biayai melalui kenaikan pajak tersebut.