Core Indonesia: Pemerintah Perlu Tuntut Kompensasi Investasi dari AS untuk Ekspor

Indonesia dan Amerika Serikat (AS) sudah mencapai kesepakatan awal yang akan menjadi landasan untuk perundingan lebih lanjut. Perundingan ini fokus pada langkah-langkah strategis yang harus pemerintah Indonesia lakukan untuk memaksimalkan posisi dalam negosiasi dan pelaksanaan kesepakatan itu.

Tim Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, dalam keterangan resmi yang diterima pada Senin (11/8/2025), memberikan beberapa usulan strategis. Ini untuk mengoptimalkan posisi Indonesia dalam proses negosiasi. Tim CORE menyatakan bahwa pemerintah harus mengevaluasi kembali kewajiban penghapusan Non-Tariff Measures (NTMs).

Tim CORE menjelaskan bahwa dalam perdagangan internasional, penerapan NTMs merupakan praktik yang normal dan sah sebagai instrumen kebijakan domestik. Tujuannya melindungi kesehatan masyarakat, keamanan pangan, serta nilai sosial-keagamaan. Mereka juga menegaskan bahwa NTMs yang diterapkan seharusnya sesuai dengan prinsip-prinsip WTO. Prinsip itu berbasis sains, tidak diskriminatif, dan proporsional. Tim CORE mendorong dilakukannya harmonisasi standar dan mutual recognition dengan mitra dagang.

Negosiasi Berbasis Investasi dan Penguatan Industri Nasional

Menurut tim CORE, mereka seharusnya memfokuskan negosiasi untuk mendapatkan kompensasi berupa investasi. Ini akan memperkuat kepentingan nasional. Mereka menilai bahwa pendekatan ini lebih strategis daripada hanya menawar penurunan tarif ekspor. Strategi itu sering kali hanya memberi keuntungan jangka pendek.

Tim CORE menekankan bahwa model negosiasi berbasis investasi memungkinkan Indonesia menuntut syarat-syarat yang berpihak pada penguatan struktur industri nasional. Mereka menilai kewajiban penggunaan komponen lokal (TKDN) serta pelatihan untuk tenaga kerja lokal menjadi bagian penting dari strategi tersebut. Mereka mengingatkan bahwa penghapusan TKDN justru akan melemahkan posisi tawar Indonesia dalam negosiasi dagang. Investasi yang masuk bisa terjadi tanpa kontribusi nyata terhadap basis produksi domestik.

Strategi Swasembada Pangan dan Kompensasi Diplomatik

Selain itu, tim CORE menilai perlu adanya fokus pada swasembada pangan. Pemerintah juga harus menjaga ekosistem pertanian lokal. Mereka menjelaskan bahwa dalam jangka pendek, mereka membutuhkan kebijakan fiskal untuk melindungi pasar petani dari serangan impor, khususnya kedelai dan jagung dari AS.

Tim CORE memandang langkah awal yang perlu mereka lakukan adalah memetakan distribusi komoditas jagung dan kedelai. Tim juga mengidentifikasi sentra produksi dan wilayah penyerap utama agar konsumen tidak beralih ke produk impor. Mereka menilai perlunya menciptakan captive market bagi produk lokal melalui pengalokasian anggaran untuk swasembada pangan.

Untuk jangka menengah dan panjang, tim CORE mendorong pemerintah merevitalisasi pusat pengembangan benih. Ini di berbagai daerah dengan tujuan menghasilkan bibit unggul untuk 15 juta petani tanaman pangan.

Tim CORE juga mengingatkan pentingnya menyiapkan kebijakan strategis untuk kompensasi diplomatik. Mereka menilai bahwa pemberian preferensi tarif oleh Indonesia kepada AS berpotensi memicu tuntutan atas pelanggaran prinsip Most-Favored Nation (MFN) dari negara mitra dagang lainnya. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mereka menyarankan pemerintah menyiapkan kompensasi non-tarif berupa insentif strategis.

Di akhir, tim CORE merekomendasikan agar pemerintah menyiapkan program bantuan. Program ini juga berfokus pada sektor ekspor manufaktur yang paling rentan. Langkah praktis yang mereka sarankan meliputi perluasan akses kredit lunak lewat bank BUMN dan percepatan program diversifikasi pasar. Indikator utama juga yang mereka sarankan untuk kita pantau meliputi volume ekspor ke AS per sektor, tingkat utilisasi kapasitas industri, dan volume impor dari negara yang melakukan trade diversion.