Pegawai BIN Akan Pindah ke IKN Sebelum Juni 2025

Deputi Direktur Umum Badan Intelijen Negara (BIN) Imam Sugianto mengatakan pegawai BIN akan pindah ke Ibu Kota Nusantara atau IKN Secara berangsur dimulai dari tengah tahun ini. Ini adalah informasi yang diberikan oleh Imam ketika ia bertemu dengan Kepala Otorita IKN pada Selasa, 22 April 2025 di IKN Basuki Hadimuljono.

“Insyaallah mulai Juni,” kata Imam, dikutip dari keterangan resmi Otorita IKN. Rencananya, pegawai BIN akan menempati hunian di rumah susun (rusun) BIN yang telah fungsional.

Basuki Hadimuljono menghadiri ide itu dengan antusiasme. Dia juga menambahkan bahwa otoritas IKN akan mempersiapkan tempat tinggal sehingga para pekerja BIN yang berpindahan dapat menetap di sana mulai tanggal 1 Juni 2025.

Rencana perpindahan pegawai BIN menuju IKN dikemukakan sambil menunggu penentuan waktu resmi bagi pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke ibu kota baru di Kalimantan Timur. Sebelum ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPan-RB), Rini Widyantini telah menyebut bahwa belum ada petunjuk dari Presiden Prabowo Subianto terkait dengan pindahnya ASN ke IKN tersebut. Departemen milikinya pun sedang merancangkan proses penyaringan lagi pada ASN yang akan dipindahkan itu.

Untuk sementara waktu, staf yang telah memulai bekerja di IKN merupakan bagian dari Staf Otoritas IKN. Menurut pernyataan Basuki, terdapat 500 pejabat yang telah berpindah ke pusat administrasi baru tersebut sejak tanggal 1 Maret 2025. Dia juga menegaskan bahwa akan ada lebih banyak Pegawai Negeri Sipil lainnya yang bergabung pada bulan Juni tahun 2025 mendatang.

“Ada CPNS sebanyak 582 (orang) lagi yang akan tinggal di sini (IKN)” kata Basuki dalam konferensi pers yang digelar secara daring pada Rabu, 23 April 2025.

Terkait pengembangan, Otoritas IKN bertujuan untuk membangun kompleks perkantoran di IKN, mencakup area Istana, Kemenko, dan Kementerian Sekretariat Negara beserta dengan ekosistemnya. Meskipun pembangunan ekosistem perkantoran sedang berlangsung, Sekretaris Otoritas IKN Bimo Adi Nursantiasto mengatakan bahwa beberapa fasilitas penunjang telah tersedia di lokasi ini. Fasilitas-fasilitas itu termasuk minimarket, restoran, dan ATM vending machine, hingga kantor pos, yang tersedia di area perkantoran maupun hunian.

Bimo menjelaskan bahwa area IKN direncanakan sebagai sentral administrasi dan pertumbuhan ekonomi yang saling berhubungan. Karena alasan tersebut, pengembangan infrastruktur pendukung seperti kantor, perumahan, fasilitas transportasi serta fasilitas publik, dijadikan fokus nomor satu bersama dengan persiapan untuk memindahkan pegawai negeri sipil (PNS) ke IKN.

Selanjutnya tentang persiapan tempat tinggal, Bimo menyebut bahwa telah disediakan 36 rumah tapak untuk pejabat menteri, serta 17 rumah lagi sedang dalam proses hunian ASN, 5 hunian Paspamres, 2 hunian Polri, dan 2.
Tempat tinggal yang disediakan oleh Badan Intelijen Negara (BIN) diklaimnya telah berfungsi dengan baik.

Bimo menyebut bahwa pembangunan sebanyak 47 tower  Pembangunan hunian bagi Pegawai Negeri Sipil (ASN) di Ibukota Negara Baru (IKN) telah selesai dan siap menampung 8.410 pekerja. Selain itu, Otoritas IKN pun  merancanakan pembangunan tambahan sebanyak 30 unit tower lagi. Hingga tahun 2028 dengan jumlah tenaga kerja mencapai 5.400 orang. Dia menambahkan bahwa “(Jumlah) keseluruhan tersebut kurang lebih sebesar 13.810 (orang),” ketika berada dalam pertemuan bersama Komisi II DPR pada hari Selasa, tanggal 22 April 2024, seperti yang tercatat di laporan formal mereka.