Riau Darurat Karhutla: BMKG Prediksi Dua Periode Kemarau Sepanjang 2025

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polhukam) Budi Gunawan menetapkan status Riau Darurat Karhutla hingga akhir tahun 2025. Keputusan ini diambil menyusul temuan 144 titik api yang telah membakar 81 hektare lahan di wilayah tersebut.

“Sesuai prediksi BMKG, dapat saya jelaskan bahwa status darurat yang diterapkan di provinsi Riau ini diberlakukan sejak April hingga November atau Desember 2025,” ujar Budi Gunawan dalam apel Desk Karhutla di Lanud Roesmin Nurjadin, Riau, Selasa (29/4/2025).

Plt. Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengungkapkan bahwa Riau menghadapi tantangan unik berupa dua periode kemarau dalam setahun. “Berdasarkan hasil analisis, Riau akan mengalami kemarau pada Februari–Maret, kemudian Mei, Juni, Juli, Agustus menjadi puncaknya yang kemungkinan mencapai September,” jelasnya.

Kondisi ini menyebabkan Riau lebih rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan dibandingkan wilayah lain. “Periode mengalami hotspot akan lebih sering daripada wilayah lainnya secara alamiah. Bahkan tanpa ada pembakaran pun akan tetap terbakar karena adanya angin dan gesekan ranting,” tambah Dwikorita.

BMKG telah memetakan risiko kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah Indonesia sepanjang tahun 2025:

Meski secara umum risiko masih rendah, beberapa daerah sudah menunjukkan potensi kebakaran menengah hingga tinggi, khususnya di:

• Provinsi Riau
• Sumatra Utara
• Nusa Tenggara Timur

Riau mengalami lonjakan signifikan dengan 41,5% wilayahnya masuk kategori risiko tinggi. Wilayah berisiko tinggi juga meluas ke:

• Sumatra Utara
• Jambi dan sekitarnya

Risiko karhutla semakin meluas mencakup:

• Seluruh wilayah Kalimantan
• Kepulauan Nusa Tenggara
• Sebagian besar Papua
• Khususnya NTT, NTB, Papua Selatan, dan Kalimantan Selatan

Meski menuju akhir kemarau, risiko masih tinggi di:

• NTT
• Papua Selatan
• Sulawesi Tenggara
• Kalimantan Selatan dan Tengah

BMKG mengeluarkan sejumlah rekomendasi untuk menghadapi potensi karhutla:

1. Sistem Peringatan Dini
   • Pemantauan titik api 24 jam
   • Koordinasi dengan satgas daerah
   • Penyebaran informasi cuaca real-time
2. Penguatan Tim Lapangan
   • Peningkatan jumlah personel
   • Penyiapan peralatan pemadaman
   • Pembentukan pos pantau strategis
3. Pelibatan Masyarakat
   • Sosialisasi bahaya karhutla
   • Pelatihan pemadaman api
   • Pembentukan relawan desa

“BMKG berkomitmen untuk terus memantau perkembangan iklim dan potensi kebakaran hutan dan lahan serta menyampaikan informasi terkini kepada masyarakat dan pihak terkait,” tegas Dwikorita.

Sementara itu, Menko Polhukam Budi Gunawan menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor. “Pencegahan karhutla bukan hanya tugas satu instansi. Ini adalah tanggung jawab bersama pemerintah pusat, daerah, dan seluruh lapisan masyarakat,” pungkasnya.

BMKG menyediakan berbagai kanal informasi yang bisa diakses masyarakat:

• Website resmi BMKG untuk prediksi cuaca
• Aplikasi mobile untuk pemantauan titik api
• Hotline pengaduan 24 jam
• Media sosial untuk update real-time

Masyarakat diimbau untuk aktif memantau perkembangan cuaca dan segera melaporkan jika menemukan titik api di wilayahnya. Pada dasarnya, tidak hanya koordinasi cepat tetapi juga aksi tanggap darurat yang efektif tentunya menjadi kunci utama dalam mencegah perluasan area kebakaran hutan dan khususnya lahan secara keseluruhan.”