Konstruksi Sekolah Rakyat Tahap II Dimulai September 2025, Anggaran Puluhan Triliun Disiapkan

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap bahwa mereka akan memulai konstruksi proyek Sekolah Rakyat Tahap II pada September 2025. Mereka menargetkan proyek ini dapat mulai beroperasi pada tahun ajaran baru 2026/2027.

Menteri PU, Dody Hanggodo, menjelaskan mereka membidik konstruksi Sekolah Tahap II rampung pada Juni 2026. “Kami merencanakan, pada bulan September kami memulai groundbreaking untuk SR Tahap II. Karena pada Juni 2026, kami menargetkan seluruh pembangunan SR harus sudah selesai,” ia menjelaskan dalam keterangan tertulis, Rabu (16/7/2025).

Dody menambahkan, pihaknya menganggarkan biaya Rp200 miliar hingga Rp300 miliar untuk mengeksekusi pembangunan satu Sekolah. Presiden Prabowo Subianto menargetkan agar pemerintah membangun 100 Sekolah per tahun.

Dalam implementasinya, Kementerian PU bertugas menyiapkan sarana infrastruktur Sekolah. Sementara itu, Kementerian Sosial (Kemensos) nantinya akan menjalankan proses operasional.

Proyek Sekolah Rakyat ini pemerintah laksanakan sebagai upaya peningkatan akses pendidikan berkualitas. Khususnya, ini menyasar masyarakat kurang mampu dan berada di wilayah yang selama ini sulit dijangkau layanan pendidikan formal.

Saat ini, pemerintah telah menyelesaikan renovasi 63 Sekolah pada Tahap I yang tersebar di seluruh Indonesia. Puluhan Sekolah Rakyat itu telah beroperasi pada tahun ajaran baru 2025/2026 yang resmi dimulai pada 14 Juli 2025.

“Kementerian PU memfokuskan perannya dalam program SR pada pembangunan infrastrukturnya. Sementara untuk operasionalnya merupakan peran Kementerian Sosial. Kami berharap kolaborasi antara Kementerian PU dan Kementerian Sosial berjalan baik, sehingga dapat mendukung kesuksesan program SR di seluruh Indonesia,” ujar Dody.

Anggaran Fantastis untuk Proyek Sekolah

Berdasarkan catatan Bisnis, Kementerian PU sempat mengungkap indikasi keperluan anggaran untuk pembangunan program Sekolah Rakyat bakal tembus Rp25,8 triliun pada 2026.

Direktur Jenderal (Dirjen) Sarana dan Prasarana Strategis Kementerian PU, Maulidya Indah Junica, menjelaskan bahwa mereka membutuhkan anggaran itu guna merealisasikan target 100 Sekolah pada 2026. Ini sesuai target Presiden Prabowo Subianto.

“Kemudian, di tahun 2026 kita juga akan memulai 100 lokasi baru. Ini untuk tahun ajaran 2027/2028, sesuai amanat Presiden Prabowo. Bahwa setiap tahun minimal 100 lokasi Sekolah Rakyat,” jelasnya di Kantor Kementerian PU, Jumat (9/5/2025).

Dalam laporannya, untuk membangun Sekolah Rakyat hingga sarana sosial budaya, Maulidya membutuhkan biaya mencapai Rp32 triliun. “Untuk total tahun ajaran 2026 adalah Rp32 triliun, dengan perincian untuk Sekolah Rakyat Rp25,8 triliun. Kemudian madrasah Rp3,5 triliun, lalu pasar, olahraga, pendidikan tinggi lainnya Rp3 triliun,” pungkasnya.