Tarif Pemotongan Ekspor Kelapa Segera Ditetapkan Kemendag

Kementerian Perdagangan (Kemendag) sedang merumuskan tarif pemotongan ekspor kelapa yang akan diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Tarif pemotongan ekspor kelapa ini belum resmi berlaku karena regulasi terkait masih dalam tahap penyusunan.

Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Kemendag, Farid Amir, menjelaskan bahwa tarif pemotongan ekspor kelapa akan menjadi bagian dari pungutan ekspor yang bertujuan mengendalikan ekspor kelapa agar lebih teratur dan berkelanjutan. “Permendag dan PMK terkait pungutan ekspor kelapa saat ini masih dalam proses pembuatan,” ujarnya.

Selain kelapa sawit, pemerintah juga memasukkan kelapa dan kakao sebagai komoditas yang memiliki dana perkebunan. Badan Pengelola Dana Perkebunan menghimpun dana ini untuk mendukung pengembangan perkebunan berkelanjutan, sesuai Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2024. Sumber dana ini berasal dari pungutan ekspor dan iuran dari sektor perkebunan.

Ketua Harian Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (Hipki), Rudy Handiwidjaja, mendukung penerapan tarif pemotongan ekspor kelapa. Ia menyarankan pungutan ekspor sebesar 100% hingga 200% untuk menahan lonjakan ekspor kelapa, terutama ke China. Selain itu, Hipki juga mengusulkan moratorium ekspor kelapa selama enam bulan untuk menjaga pasokan dalam negeri.

Kondisi pasokan kelapa di dalam negeri saat ini sedang mengalami krisis. Harga kelapa di pasar tradisional melonjak hingga Rp25.000–Rp30.000 per butir, sementara produksi industri hanya mencapai 40%–50% dari kebutuhan. Beberapa industri pengolahan kelapa bahkan terpaksa berhenti beroperasi karena kekurangan bahan baku.

Dua faktor utama memicu krisis ini, yaitu dampak cuaca El Nino tahun lalu yang menurunkan produksi kelapa petani, serta lonjakan permintaan global karena negara lain melarang ekspor kelapa, sehingga Indonesia menjadi satu-satunya pemasok utama.

Dengan adanya kebijakan terkait pemotongan ekspor ini, pemerintah berharap dapat mengendalikan ekspor agar pasokan dalam negeri tetap terjaga dan industri kelapa nasional dapat bertahan.