Realisasi Anggaran PKP 2025 Baru Capai 3,3% dari Total Pagu

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) melaporkan realisasi anggaran PKP hingga 25 April 2025 baru mencapai Rp113,61 miliar. Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menyatakan angka tersebut setara dengan 3,3% dari total pagu yang tersedia sebesar Rp3,44 triliun.

• Alokasi: Rp486,08 miliar
• Realisasi: Rp73,15 miliar
• Penggunaan: Gaji dan tunjangan 2.035 pegawai Kementerian PKP
• Termasuk di dalamnya:
  • Tunjangan kinerja
  • Uang makan
  • Tunjangan jabatan
  • Tunjangan hari raya (THR)
  • Gaji ke-13

• Alokasi: Rp1,8 triliun
• Realisasi: Rp39,76 miliar
• Penggunaan:
  • Operasional perkantoran
  • Penyusunan regulasi
  • Koordinasi dan pengawasan
  • BSPS dan program lainnya (direncanakan mulai Triwulan II 2025)

1. Operasional Perkantoran:
   • Biaya listrik dan air
   • Pemeliharaan gedung
   • ATK dan keperluan kantor
   • Biaya perjalanan dinas
2. Penyusunan Regulasi:
   • Konsultasi publik
   • Rapat koordinasi
   • Kajian akademis
   • Sosialisasi peraturan
3. Program BSPS:
   • Bantuan stimulan perumahan swadaya
   • Verifikasi penerima bantuan
   • Pendampingan teknis
   • Monitoring dan evaluasi

• Alokasi: Rp1,1 triliun
• Realisasi: Rp695 juta
• Penggunaan:
  • Pengadaan alat pengolah data
  • Teknologi informasi
  • Perangkat keras komputer
  • Sistem informasi manajemen

Untuk meningkatkan realisasi anggaran, Kementerian PKP telah menyusun beberapa strategi:

1. Percepatan Proses Lelang
   • Memulai proses lelang lebih awal
   • Mengoptimalkan sistem pengadaan elektronik
   • Meningkatkan koordinasi dengan penyedia
2. Peningkatan Monitoring
   • Evaluasi mingguan progress fisik
   • Pemantauan real-time menggunakan sistem digital
   • Koordinasi intensif dengan stakeholder
3. Penguatan SDM
   • Pelatihan tim pengadaan
   • Workshop pengelolaan anggaran
   • Pendampingan teknis

Menteri PKP menjelaskan bahwa belanja modal untuk lanjutan pekerjaan fisik masih dalam tahap:

• Audit Inspektorat Jenderal (Itjen)
• Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
• Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
• Tahap perencanaan

1. Audit Kinerja
   • Evaluasi efektivitas program
   • Penilaian efisiensi anggaran
   • Analisis pencapaian output
2. Audit Keuangan
   • Pemeriksaan laporan keuangan
   • Verifikasi dokumen pendukung
   • Review sistem pengendalian internal

Realisasi anggaran Kementerian PKP hingga April 2025 masih tergolong rendah, terutama pada pos belanja modal yang baru mencapai 0,06%. Namun, beberapa program besar seperti BSPS direncanakan akan mulai direalisasikan pada triwulan II tahun 2025. Dengan strategi yang telah disiapkan, Kementerian PKP optimis dapat meningkatkan realisasi anggaran secara signifikan pada periode mendatang.