Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah melaksanakan tahap pertama sekolah swasta gratis pada Senin (14/7). Sebanyak 40 sekolah swasta dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK, hingga SLB dipilih untuk mengikuti program ini. Sekolah-sekolah tersebut memenuhi syarat legalitas, akreditasi, dan komitmen transparansi keuangan. Namun program ini mereka tetapkan sebagai pilot project sekolah gratis tahun ajaran 2025/2026.
Apa saja update terbarunya? Mana saja sekolah yang terpilih? Simak detailnya di poin-poin berikut ini.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, telah menyepakati pilot project sekolah swasta gratis di 40 sekolah swasta. Tahap pertama program ini sudah dimulai pada tahun ajaran 2025-2026.
“Untuk swasta, sebenarnya kita sedang mempersiapkan beberapa SMK ataupun SD, SMP, swasta sebagai pilot project untuk sekolah gratis di sekolah swasta,” ujar Gubernur pada keterangannya.
Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno, mengatakan Pemprov DKI tengah menggodok peraturan gubernur (pergub). Ini saat ini dalam tahap harmonisasi Biro Hukum. Pergub tersebut diharapkan segera rampung untuk menjadi payung hukum dalam mekanisme pelaksanaan sekolah swasta gratis. Sementara itu, anggaran juga sedang disiapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2025.
“Pergubnya sedang disusun. Memang kita telah melaksanakan program sekolah gratis di 40 sekolah swasta. Namun ini harus punya payung hukum supaya kita paham dari mana harus memulainya. Karena sekarang lagi tahap harmonisasi dengan DPRD, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Dalam Negeri,” jelas Wagub Rano saat meninjau Masa Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan (MPLS) di SMAN 6 Jakarta, pada Selasa (15/7).
Menurut Wagub Rano, Dinas Pendidikan DKI Jakarta terus melakukan monitoring program sekolah swasta gratis. Karena ini dengan melakukan review terkait jumlah kehadiran siswa, sarana dan prasarana sekolah, serta kesiapan guru dan tenaga kependidikan. Selain itu, evaluasi terhadap kesiapan sekolah juga dilakukan guna memastikan semua aspek berjalan lancar. Sehingga ini termasuk meningkatkan keterlibatan orang tua dalam proses belajar mengajar dan pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan siswa dan industri.
Komisi E DPRD DKI Jakarta menyampaikan, skema penerapan program sekolah gratis ditujukan bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri. Namun mereka akan ditempatkan di sekolah swasta yang telah bekerja sama dengan Pemprov DKI.
“Sekolah negeri hanya mampu menyerap sekitar 40 hingga 60 persen siswa. Sisanya memang harus ditampung di sekolah swasta. Karena itu, pelibatan sekolah swasta menjadi alternatif solusi, apalagi secara keseluruhan jumlah sekolah swasta dan negeri sebenarnya sudah mencukupi kebutuhan siswa di Jakarta,” ujar Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian, Rabu (9/7).
Justin menjelaskan, tahap pertama program ini akan dilakukan dengan sistem kuota bangku di masing-masing sekolah swasta. Skema kuota dirancang agar tidak mengganggu sistem keuangan sekolah dan akan dilakukan secara bertahap.
“Misalnya, satu sekolah swasta memiliki 500 bangku, maka mungkin akan disiapkan 20 bangku terlebih dahulu untuk uji coba. Karena ini menyangkut sistem pembayaran dari Pemprov, pelaksanaannya tentu tidak bisa langsung berjalan mulus,” katanya.
Erikson (37), salah satu orang tua siswa, mengaku antusias akan kebijakan sekolah swasta gratis. “Namun kadang susah cari sekolah negeri yang dekat rumah. Karena program ini bikin saya lebih tenang soal masa depan anak,” katanya.
Sementara, Rahmat (39) mengungkapkan, program sekolah swasta gratis akan membantu beban finansial keluarganya. Sehingga anaknya bisa tetap sekolah di tempat yang berkualitas. “Kalau anak saya bisa sekolah gratis meski di swasta, itu sangat membantu beban keluarga,” ujarnya.